balikpapan law firm 085348543327

KONSULTASI HUKUM   Oleh : SUMARNI, SH

Hp : 085348543327 E-mail : sumarnilawyer@yahoo.com -Indonesia Law Firm

 

Silahkan konsultasi masalah hukum melalui Email : sumarnilawyer@yahoo.com or sumarnilawyer7@gmail.com  atau telepon  ke 085348543327. 

Putusan

Putusan PN DENPASAR Nomor 169/Pdt.G/2015/PN Dps Tahun 2015
PT.PARTS SENTRA INDOMANDIRI, DK MELAWAN ERIC BEVAN GILLET, DK
pengacara SUMARNI, SH.,

Amar	KABUL SEBAGIAN
Catatan Amar	MENGADILI : DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Sebagian; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Penjual yang beritikad buruk ; 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji dengan segala akibat hukum daripadanya Kepada Para Penggugat karena : - Tidak menyerahkan legalitas surat surat Villa No. 20 dan tidak melaksanakan penyerahan fisik villa No. 20 kepada Para Penggugat ; - Menjual paket Villa dan Apartemen (5 Villa dan 4 Apartemen 2 Lantai), tidak sesuai Spek Master Plan & Site Plan bangunan dan tanpa legalitas perijinan di Villa Xanadu Seminyak Kerobokan Kabupaten Badung Propinsi Bali . 4. Menyatakan batal : 4.1. Jual beli Villa No. 20 di Villa Xanadu Seminyak Kabupaten Badung Bali antara Para Penggugat dan Para Tergugat; 4.2. Jual beli Paket Villa dan Apartemen (5 Villa dan 4 Apartemen 2 Lantai), di Villa Xanadu seminyak Kerobokan Kabupaten Badung Propinsi Bali antara Para Penggugat dan Para Tergugat ; 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika uang pembelian Villa dan Apertemen di Villa Xanadu Seminyak Bali dengan rincian : 5.1. Uang pembelian Villa No.20 senilai Rp. 1.885,000,000,00 IDR (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah); 5.2. Uang pembelian paket Villa dan Apartemen (5 Villa dan 4 Apartemen 2 Lantai) senilai Rp. 4.875.000.000,00, (empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Sehingga total menjadi Rp. 1.885,000,000,00 + Rp. 4.875.000.000,00, = Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ; 6. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, berupa : Kerugian materiil berupa : - Kehilangan keuntungan 5% dari investasi yang diharapkan dari uang sebesar Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) = 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember 2014, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannya sampai dengan putusan terlaksana dengan tuntas ; - Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah) atau sama dengan Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiap bulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannya sampai dengan putusan terlaksana dengan tuntas ; 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 751.000,- ( tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah ); 8. Menolak Gugatan Para Penggugat Selain dan Selebihnya ;

Putusan Terkait

Download Putusan dalam format zip(terkompresi)
	Klik untuk Download

Daftar Dokumen Putusan		Ukuran
	169_Pdt.G_2015_PN_Dps.pdf	1426.81 KB

• Index Putusan
• Direktori
• Pengadilan
• Tahun

PERDATA JADI PIDANA 


JUAL BELI VILLA XANADU DI BALI 

Pengacara SUMARNII, SH.,  menggugat seorang bule australia bernama eric bevan gillet. Bahwa Pengacara SUMARNII, SH., mewakili klien yang bernama Ketut Semadi dan Tommy Comerford. bahwa pada awalnya Ketut Semadi dan Tommy Comerford, membeli paket villa dan apartemen dari eric bevan gillet. bahwa pembayaran di lakukan secara bertahap dan eric bevan gillet meyakinkan bahwa dokumen villa dan apartemen tersebut telah lengkap dan sewa tanah selama 55 tahun. bahwa  eric bevan gillet juga telah memberikan gambar spek villa dan apartemen tersebut.

bahwa setelah sekian lama waktu berjalan,  eric bevan gillet tidak pernah mau memperlihatkan dokumen atas villa dan apartemen tersebut, hingga akhirnya Ketut Semadi dan Tommy Comerford merasa curiga ada yang tidak benar yang dilakukan oleh eric bevan gillet.

bahwa Ketut Semadi dan Tommy Comerford akhirnya memberi kuasa ke Pengacara SUMARNI, SH., untuk mengecek dokumen dokumen villa dan apartemen tersebut ke instansi terkait di badung bali, dan hasilnya ternyata villa tersebut tidak memiliki IMB dan tidak memiliki dokumen apapun. 

pengacara SUMARNI, SH., mendampingi saksi Ketut Semadi dan Tommy Comerford untuk melaporkan dugaan tindak penipuan villa bodong atas villa xanadu di seminyak bali. Pengacara SUMARNI, SH., telah melakukan upaya damai dan mediasi dengan Terdakwa Eric Bevan Gillet,namun tidak berhasil karena Terdakwa selalu berkeras untuk diselesaikan lewat jalur hukum.  

bahwa pengacara SUMARNI, SH., melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata wanprestasi sekaligus menuntut secara pidana dengan melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dalam pasal 372 & 378 KUHP.

Bahwa Ketut Semadi dan Tommy Comerford telah membayar villa dan apartemen tersebut secara mencicil sebesar Rp. 6.7 milyar rupiah.

SURAT  KUASA  

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama                           :  

Tempat Tanggal Lahir   : 

Pekerjaan                     :  

Agama                         :  

Alamat                         :  

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman Hukum (Domicilie) 
pada Kantor Kuasanya tersebut dibawah ini, menerangkan
 dengan ini memberikan Kuasa kepada :

SUMARNI, SH  
                         

Para PengacaraAdvokat dan Penasehat Hukum pada Kantor SUMARNI, SH & ASSOCIATE, alamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi  No. 40 RT. 53 Balikpapan-Indonesia. Telp. (0542)5663416. Hp.081254113291.Email : Sumarnilawyer@yahoo.com
 http://www.advokat-sumarni.blogspot.com. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama :

K H U S U S

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa selakuTermohon dalam perkara No. 3/Pdt.G/2013/PA.Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan.

Untuk itu :

Mewakili/ menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Balikpapan guna memberikan  keterangan di persidangan, menghadap semua Instansi terkait dan para Pejabat yang berwenang untuk meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, menerima dan menandatangani surat-surat, Berita Acara dan Akta, mengajukan dan memberikan Replik, Bukti-bukti, minta di dengar saksi - saksi atau  menolak  saksi - saksi,  mengajukan   Permohonan   Sita Jaminan, melakukan Perdamaian baik didalam maupun diluar pengadilan dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa dan mendapat persetujuan dari Pemberi Kuasa, melakukan pembayaran atau menerima uang pembayaran, meminta penetapan-penetapan, Putusan, Pelaksaaan Putusan (Eksekusi), melakukan peneguran-peneguran, membaca dan mempelajari berkas perkara, menyatakan Banding serta menandatangani dan mengajukan memori Bandingnya, Kasasi serta menandatangani dan mengajukan Kontra Memori Kasasi dan melakukan segala tindakan-tindakan yang diperbolehkan oleh Hukum yang berlaku dalam rangka perkara Pemberi Kuasa berkenaan dengan kepentingan perkaranya.

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (Substitusi) dan hak retensi, baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan kepada orang lain.

Balikpapan, 03 April  2013

Penerima Kuasa,                                   Pemberi Kuasa,



 SUMARNI, SH                                  .............................

Menikah di Singapura

Pertanyaan :

Saya sangat bingung dengan hukum perkawinan campuran di Indonesia yang menekan hak hak wanita. Saya berencana menikah dengan warga negara Inggris (inilah Jodoh saya yang diberi Tuhan). 

(1) Apabila kami menikah di Singapore akan tetapi tidak mendaftar di Kantor agama dalam waktu 1 tahun, apakah perkawinan kami diakui oleh negara (syah/tidak)? 

(2) Karena kami menikah di Singapore, apakah hukum perkawinan kami harus mengikuti hukum perkawinan Singapore (mengenai properti, proses perceraian, dll.)? 

(3) apakah status saya diakui sudah menikah oleh pemerintah Indonesia atau tidak? 

(4) Apakah benar bahwa apabila calon suami saya akan menikahi saya di Indonesia harus membayar jaminan Rp500.000.000 (kami sangat menentang sekali seolah-olah perempuan adalah obyek uang bagi pemerintah)? 

(5) Apabila kami menikah di Indonesia dan setelah menikah saya memiliki properti atas nama saya, apakah saya harus menjual properti saya tersebut dalam waktu 1 tahun?

(6) Bagaimana status kewarganegaraan saya? Mohon bantuan jawabannya, terima kasih. 

Jawaban :

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang WNI dengan seorang WNA adalah sah bilamana dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan. Dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini” 

Dalam hal perkawinan tersebut akan dilakukan di negara Singapura, maka harus mengikuti aturan mengenai perkawinan yang berlaku di negara tersebut kemudian dicatatkan pada institusi Catatan Sipil setempat. Selama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan di luar negeri sesuai hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka perkawinan adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum di sini, misalnya status mengenai anak, harta perkawinan, pewarisan, hak dan kewajiban suami-istri bila perkawinan berakhir karena perceraian dan/atau sebagainya. Namun, untuk sahnya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tersebut menurut hukum Indonesia harus dilakukan pencatatan dan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan bila lewat dari waktu yang ditetapkan tersebut harus melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili yang bersangkutan dan akan dikenai sanksi denda sesuai dengan Peraturan Daerah setempat jo. pasal 107 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi: 

(1)       “Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Daerah.

(2)        Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing.

(3)       Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah Kabupaten/Kota, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan penerimaan daerah Provinsi.” 

Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melampirkan;

a. Akta Perkawinan yang telah dilegalisasi oleh kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dalam hal ini pada bagian Konsuler KBRI Singapore,

b. Foto kopi paspor suami-istri, dan

c. Kartu keluarga/KTP dari WNI tersebut.

(2) Sebagaimana dijelaskan di atas, selama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan di luar negeri sesuai hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan tersebut berlangsung, maka perkawinan tersebut sah dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal ini para pihak harus mengikuti hukum perkawinan yang berlaku di Singapura.

(3) Pertanyaan butir 3 sudah terjawab dalam jawaban pertanyaan butir 1 di atas yaitu agar perkawinan sah menurut hukum Indonesia, harus dilakukan pencatatan dan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indonesia.

(4) Di Indonesia, hal ini memang sedang menjadi pembahasan di mana-mana, terkait Draft Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, di mana pada pasal 142 ayat (3) mengatur bahwa calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp500 juta. Dan Draft RUU ini masuk dalam prioritas program legislasi nasional DPR tahun 2010. Mengingat baru merupakan RUU, tentunya ketentuan tersebut belum berlaku di Indonesia.

(5) Dalam masalah ini, para pihak pelaku perkawinan campuran yang memperoleh properti di Indonesia, berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, “Strata Title”, karena pewarisan, peralihan hak melalui proses jual beli, atau percampuran harta karena perkawinan, WAJIB untuk melepaskan hak-hak tersebut dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut. Jika sesudah jangka waktu tersebut lewat dan hak-hak tersebut tidak dilepaskan, maka hak-hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tapi, WNI pelaku perkawinan campuran dibolehkan memiliki Hak Milik ataupun Hak Guna Bangunan, dengan catatan bahwa para pihak dalam perkawinan campuran tersebut membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing.

(6) Menurut pasal 26 ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan), perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA tetap dapat menjadi WNI dengan membuat pernyataan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia di tempat kedudukannya setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

@Pengadilan Negeri Balikpapan - Balikpapan Distric Court

 

 @Monkey Forest Ubud Bali

@ Tanah Lot Bali

 

 

 

 

 

Alamat Pengadilan Negeri Balikpapan : Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan - Kalimantan Timur 76114.

Alamat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : Di Jl.Gajah Mada No.17 Gunung sahari, Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta 10130

Alamat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jl.Ampera Raya No. 133 Pasar Minggu Jakarta Selatan DKI Jakarta 12550 Kelas IA

Alamat Pengadilan Negeri jakarta Timur di Jl. Dr. Sumarno No. 1 Sentra Penggilingan Cakung DKI Jakarta 13940

Alamat Pengadilan Negeri Jakarta utara di Jl.Laksamana RE Martadinata No. 4 Ancol Selatan DKI Jakarta 

Alamat Pengadilan Negeri jakarta barat di Jl. Let.Jend S. Parman Kav. 71 Slipi Palmerah DKI Jakarta . 15810

Al

Balikpapan, 18 September 2012

Kepada Yang Terhormat :

Bapak Ketua/ Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Balikpapan

Di –

BALIKPAPAN

Perihal : GUGATAN CERAI

Dengan hormat,

Perkenankanlah SUMARNI, SH. Advokat, Pengacara Penasehat Hukum yang
 beralamat dijalan Marsma R. Iswahyudi No. 40 RT. 53 Balikpapan Indonesia, 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2012, dari dan

 karenanya selaku kuasa bertindak untuk dan atas namanya dari :

Nama :  HANITA 

TTL :  Balikpapan, 10 April 1979

Agama :  Kristen

Pekerjaan :  Karyawan Perusahaan

Alamat :  Balikpapan Perumahan Paradise  RT. 101 

Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan Balikpapan

          Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri

 Balikpapan terhadap :

Nama :  ARMAN MALIK

TTL :  Tarakan, 22 Agustus 1975

Pekerjaan :  Karyawan Perusahaan

Agama :  Kristen

Alamat :  Balikpapan Perumahan NUSANTARA II  RT. 101 

         Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan Balikpapan

     Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT.

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini
adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan 
perkawinan yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil
 Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan
 Nomor : 500/477/WNI/1999, tanggal 10 September 

2010, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Balikpapan ;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut,

 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SHINTA ALEA, 

lahir di Balikpapan tanggal 10 April 2002;

3. Bahwa dari awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah

 sering terjadi pertengkaran bahkan hampir setiap hari selalu bertengkar,

 berawal dari hal-hal yang kecil, kemudian menjadi pertengkaran yang

 terus menerus dan akhirnya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak harmonis, tidak ada kedamaian lagi ;

4. Bahwa Penggugat sangat menderita karena terus menerus terjadi

 pertengkaran dan tidak ada kedamaian lagi, hingga akhirnya pada tahun 

2005, Penggugat pindah kerja ke Malang dan tinggal di Malang sampai

 saat ini;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7(tujuh)

 tahun, yaitu sejak tahun 2005 sampai saat ini bulan September 2012, 

dan sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah mengalami

 kebuntuan komunikasi dan pertengkaran pun selalu terjadi antara 

Penggugat  dengan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena keberlangsungan rumah tangga tidak dapat 

dipertahankan lagi maka untuk menghindari mudharat yang ber

kelanjutan serta untuk kebaikan dan kepentingan masa depan kedua

 belah pihak maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi

 kedua belah pihak (vide Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975),

 dengan bercerai masing-masing  dapat memulai lembaran baru

 dalam hidupnya. 

7. Bahwa sesuai Pasal 19 huruf  f  PP No. 9 tahun 1975, yang berbunyi “ 

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

 pertengkaran dan tidak ada  harapan akan hidup rukun lagi

 dalam rumah tangga; 

8. Bahwa seorang anak bernama Shinta Alea dari perkawinan Penggugat

 dan Tergugat, pada saat ini tinggal bersama Tergugat, oleh karena 

Penggugat sangat sibuk dengan pekerjaanya dan sering pergi keluar 

daerah maka, pengawasan/pengasuhan anak, Penggugat serahkan kepada

 Tergugat, agar supaya bisa diawasi/dirawat oleh Tergugat selaku ayah

 kandungnya sehingga mendapat perhatian khusus selayaknya anak

 anak pada umumnya. 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, 

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri

 Balikpapan cq. Bapak Majelis Hakim yang mengadili dan

 memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah

 dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Balikpapan sebagaimana

 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 

: 500/477/WNI/1999, tanggal 22 September 2010, 

yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Balikpapan, 

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan seorang anak bernama Shinta Alea dalam 

pengawasan/pemeliharaan Tergugat

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang

 timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsidair :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). 

Demikian gugatan ini kami ajukan, atas terkabulnya gugatan ini, 

penggugat menyampaikan terima kasih. 

Hormat kami

Kuasa Hukum Penguggat,

SUMARNI, SH

Balikpapan, 22 Juni 2014

Kepada Yang Terhormat :

Bapak Ketua/ Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Balikpapan

Di –

BALIKPAPAN

Perihal : Gugatan Hak Asuh Anak. 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

 Perkenankanlah SUMARNI, SH.,  Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum 

yang beralamat dijalan Marsma R. Iswahyudi No. 40 RT. 53 Balikpapan 
 Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2012, dari
 dan karenanya selaku kuasa bertindak untuk dan atas namanya dari :

Nama    :  DANIANTO

Pekerjaan   :  Swasta

Agama   :  Islam

Alamat   :  Jalan Yudistira /20 RT. 058 Kel. Sepinggan  

Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

  

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT .

Dengan ini mengajukan Gugatan hak asuh anak terhadap : 

Nama :  SUMARIAH

Pekerjaan :  Ibu Rumah Tangga  

Agama :  Islam

Alamat :  Jl. Sutomo No. 69 RT. 55

Kel.Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan  

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Gugatatan Hak Asuh Anak adalah

 sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-istri sah dan telah

 bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 30

 Nopember 2011M,  bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1434 H, 

dalam sidang Majelis Hakim  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perkara 

Nomor : 212/Pdt.G/2012/PTA. Mlg.  yang dibuktikan dengan Akta Cerai

 No. .................

2.  Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai (satu) orang anak, yaitu Rihana, umur ........... tahun,

 Lahir di Balikpapan  tanggal 20 Mei 2002 yang sekarang dalam

  asuhan Penggugat ;

3. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin 

mendidik,mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan 

Tergugat, dan Penggugat  merasa khawatir 

tentang perkembangan fisik dan psikologi jika kedua anak 

di asuh  oleh Tergugat ( ibu kandungnya), karena Tergugat dirasa tidak 

mampu untuk  mengasuh dan menjaga anak dengan baik. Bahwa Tergugat

 adalah pemabuk berat  dan  pemboros, Penggugat

 selalu pergi ke Bar dan pulang pagi dengan keadaa mabuk,   
Dan Tergugat juga tidak mempunyai Penghasilan karena tidak bekerja.  

 Bahwa  Tergugat kurang memberi kasih sayang dan perhatian pada sang

 anak dan  Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa mohon kepada

 Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa

 dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan 

terhadap(satu) orang anak, yaitu Rihana, umur 12 tahun,  

 Lahir di Balikpapan tanggal 20   Mei 2002 yang  sekarang dalam 

 asuhan Penggugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan (satu) 

 orang anak kepada Penggugat  dalam keadaan aman, yaitu  (satu) 

 orang anak, yaitu Rihana, umur ........... tahun,  Lahir di Balikpapan

 tanggal 20 Mei 2002 yang  sekarang  dalam asuhan Penggugat ;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

 dahulu (UBV),walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan ;

5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, kami menyampaikan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Hormat kami

Kuasa Hukum PENGGUGAT,

SUMARNI, SH

Contoh Surat Kuasa Mengajukan Cerai

SURAT  KUASA  

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama                             :  

Tempat Tanggal Lahir   : 

Pekerjaan                      :  

Agama                          :  

Alamat                         :   
 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman Hukum (Domicilie) pada Kantor  Kuasanya tersebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberikan Kuasa kepada :

SUMARNI, SH 
                               

Para Pengacara Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor SUMARNI, SH & ASSOCIATES, alamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 40 RT. 53 Balikpapan-Indonesia.Telp. (0542)5663416. Hp.081254113291- 082157230391. Email : Sumarnilawyer@yahoo.com 
 http://www.advokat-sumarni.blogspot.com. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama :

K H U S U S

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Balikpapan, terhadap Nama Harianto Tempat Tanggal Lahir : Pacitan 17 Januari 1979, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam Alamat : Jl. Merdeka No. 50 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Madya Balikpapan, selaku Tergugat.

Untuk itu :

Mewakili/ menghadap di Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan guna memberikan  keterangan di persidangan, menghadap semua Instansi terkait dan para

Pejabat yang berwenang untuk meminta atau memberikan segala keteranganyang diperlukan, menerima dan menandatangani surat-surat, Berita Acara dan Akta, mengajukan dan memberikan Replik, Bukti-bukti, minta di dengar saksi  saksi atau  menolak  saksi - saksi,  mengajukan   Permohonan   Sita Jaminan, melakukan Perdamaian baik didalam maupun diluar pengadilan dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa dan mendapat persetujuan dari Pemberi Kuasa, melakukan pembayaran atau menerima uang pembayaran, meminta penetapan-penetapan, Putusan, Pelaksaaan Putusan (Eksekusi), melakukan peneguranpeneguran, membaca dan mempelajari berkas perkara menyatakan Banding serta menandatangani dan mengajukan memori Bandingnya Kasasi serta menandatangani dan mengajukan Kontra Memori Kasasi dan melakukan segala tindakan-tindakan yang diperbolehkan oleh Hukum yang berlaku dalam rangka perkara Pemberi Kuasa berkenaan dengan kepentingan perkaranya.

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (Substitusi) dan hak retensi, baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan kepada orang lain.

Balikpapan, 03 April  2013

 Penerima Kuasa,                                       Pemberi Kuasa,

              SUMARNI, SH                                       .................................