apakah kuitansi bisa membatalkan perjanjian

Kantor Pengacara Balikpapan advokat - Indonesia Corporate Lawyer-Business Lawyer-Attorney-Solicitor

Alamat Pengadilan Negeri Balikpapan : Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan - Kalimantan Timur 76114.

Alamat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : Di Jl.Gajah Mada No.17 Gunung sahari, Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta 10130

Alamat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jl.Ampera Raya No. 133 Pasar Minggu Jakarta Selatan DKI Jakarta 12550 Kelas IA

Alamat Pengadilan Negeri jakarta Timur di Jl. Dr. Sumarno No. 1 Sentra Penggilingan Cakung DKI Jakarta 13940

Alamat Pengadilan Negeri Jakarta utara di Jl.Laksamana RE Martadinata No. 4 Ancol Selatan DKI Jakarta 

Alamat Pengadilan Negeri jakarta barat di Jl. Let.Jend S. Parman Kav. 71 Slipi Palmerah DKI Jakarta . 15810

Alamat Mabes Polri : di Jl. trunojoyo No. 3 DKI Jakarta 12110

Alamat Mahkamah Agung R.I di Jl. Medan Merdeka No. 9-13 Jakarta 10010

 

 Apakah Kuitansi Bisa Membatalkan Perjanjian?

Pertanyaan :

Saya melakukan perjanjian dengan A untuk menginvestasikan sejumlah uang dengan bunga tertentu tiap bulan. Perjanjian ini ditandatangani antara saya dengan A di atas meterai. Karena bermasalah, saya membuat surat penarikan dana sesuai dengan kesepakatan yg tercantum di perjanjian. Dua bulan sesudah surat tersebut, A melakukan pembayaran sebesar 10% dari investasi. Ketika melakukan pembayaran di kuitansi yang bermeterai dan saya tanda tangani, ditulis oleh A sebagai berikut; "pembayaran selanjutnya menunggu pembayaran dari B". Padahal saya tidak ada hubungan perjanjian dengan si B. Apakah kuitansi yang saya tanda tangani tersebut menggantikan perjanjian awal saya dengan si A? Apa dampak kuitansi tersebut dengan perjanjian awal saya? Karena waktu itu saya hanya berpikir, kuitansi itu hanya bukti tanda terima uang saja. Apakah saya masih bisa menuntut pengembalian uang saya tanpa harus menunggu pembayaran dari si B ke A? Terima kasih.

Jawaban :

Apakah perjanjian yang dibuat merupakan akta otentik atau akta di bawah tangan? Berdasarkan Pasal 162 HIR dinyatakan bahwa alat bukti tertulis dalam perkara perdata dapat dibedakan menjadi:

1.      Akta otentik: dibuat di depan pejabat publik (notaris, dll.)

2.      Akta di bawah tangan: dibuat tidak di depan pejabat publik, namun ditandatangani oleh para pihak dan saksi).

3.      Bukti tertulis lainnya: bukti tertulis dibuat tidak dalam rangka pembuktian di depan persidangan.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian pembuktian yang sempurna hanya jika diakui oleh pihak lawan.

Dalam kasus Saudara, jikalau perjanjian yang dibuat merupakan akta otentik, maka Hakim terikat pada ketentuan yang dibuat di dalam akta tersebut, bukan kepada kuitansi. Jikalau perjanjian bukanlah merupakan akta otentik, hanya akta bawah tangan, maka kekuatan pembuktian atas hal tersebut bergantung kepada lawan. Apabila lawan mengakui, maka akta di bawah tangan akan bersifat mengikat para pihak. Dalam hal ini, Saudara masih bisa menuntut pengembalian uang saya tanpa harus menunggu pembayaran dari si B ke A.

Namun, apabila perjanjian tidak diakui oleh lawan, maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain di depan persidangan. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan kuitansi, saksi, persangkaan hakim, ataupun sumpah.